oleh

Alih-alih Beri Hak Jawab, Kepala SDN 15 Kayuagung Beri Tanggapan Nada Tinggi kepada Jurnalis Saat Dikonfirmasi Kasus Dugaan Korupsi

-Pendidikan-69 Dilihat

Kayuagung-|Rakyat Nusantara|Usaha konfirmasi terkait pemberitaan berjudul “Kepala SDN 15 Kayuagung Diduga Jarang Masuk Kantor, Publik Endus Potensi Korupsi Anggaran dan Penyalahgunaan Wewenang” yang dilakukan oleh jurnalis PPWI tidak berjalan mulus. Alih-alih mendapatkan hak jawab, jurnalis PPWI justru menerima tanggapan dengan nada tinggi dan kata-kata yang dinilai kurang baik dari Kepala SDN 15 Kayuagung, Masnarani.

Dalam komunikasi yang terjadi setelah pemberitaan diterbitkan, Masnarani menghubungi jurnalis PPWI dengan nada yang terdengar meninggi dan menggunakan kata-kata yang dinilai tidak pantas. Beliau bahkan menuntut agar jurnalis PPWI memberitahu pimpinan redaksi terkait kasus ini dan membuat berita klarifikasi untuk menyampaikan hak jawabnya kepada pihak atasan.

“Ktx urusan dengan pihak redaksi, yang buat berita itu kamu mestinya kasih tahu sama pimpinanmu, buatkan berita klarifikasi hak jawabku sampaikan juga dengan pimpinanmu,” tulis Masnarani dalam pesan yang diterima jurnalis PPWI.

Ketua PPWI OKI, M. Abbas Umar, yang mengetahui kejadian ini menyatakan bahwa setiap jurnalis PPWI memiliki hak untuk melakukan verifikasi dan pemberitaan berdasarkan informasi yang ada di lapangan. Menurutnya, tanggapan yang diberikan oleh Masnarani seharusnya lebih konstruktif dengan memberikan klarifikasi yang jelas, bukan dengan nada yang menyalahkan atau mengancam.

“Pemberitaan yang kami lakukan adalah berdasarkan informasi yang diterima dari berbagai sumber dan merupakan bagian dari tugas kami sebagai jurnalis PPWI untuk mengawal penggunaan anggaran publik dan kinerja lembaga publik. Jika ada hal yang dianggap tidak benar, seharusnya pihak terkait memberikan klarifikasi yang objektif dan sopan, bukan dengan merespons dengan nada tinggi,” ujar M. Abbas Umar.

Ia juga menambahkan bahwa PPWI OKI selalu terbuka untuk menerima klarifikasi dari setiap pihak yang menjadi objek pemberitaan. Proses klarifikasi yang baik akan membantu dalam memberikan informasi yang lebih akurat kepada publik.

“Kami siap untuk menerima hak jawab dari Ibu Masnarani dan akan memastikan bahwa setiap klarifikasi yang diberikan akan disampaikan secara transparan kepada publik. Namun, kami juga menegaskan agar komunikasi ini dapat berjalan dengan baik dan saling menghargai,” pungkasnya. (Bibah/rils)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *